Stuktur Birokrasi Kerajaan- Kerajaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Susunan birokrasi pemerintahan tradisional masih diikuti oleh birokrasi kesultanan, yakni dengan membagi urusan pemerintahan menjadi urusan dalam kerajaan dan urusan luar kerajaa.  kualitas birokrasi dan aparat yang diharapkan tidak lain adalah terciptanya aparatur pemerintah yang handal, mampu melaksanakan keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan efisien, efektif dan profesional. Kinerja dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau dengan kata lain, kinerja merupakan  tingkat pencapaian tujuan organisasi Pemerintahan Daerah. Jadi untuk menentukan kinerja Pemerintahan Daerah dapat dilihat dari bagaimana tampilannya dalam mewujudkan hasil dan seberapa besar hasil dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana system birokrasi pada zaman kerajaan?

1.3 TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui system birokrasi pada zaman kerajaan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Stuktur Birokrasi Kerajaan- Kerajaan

1. Kerajaan Sriwijaya

Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar yang bukan saja dikenal di wilayah Indonesia, tetapi dikenal di setiap bangsa atau negara yang berada jauh di luar Indo¬nesia. Hal ini disebabkan letak Kerajaan Sriwijaya yang sangat strategis dan dekat dengan Selat Malaka. Telah kita ketahui, Selat Malaka pada saat itu merupakan jalur perdagangan yang sangat ramai dan dapat menghubung-kan antara pedagang-pedagang dari Cina dengan India maupun Romawi. Dari tepian Sungai Must di Sumatra Selatan, pengaruh Kerajaan Sriwijaya terus meluas yang mencakup Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Bangka, Laut Jawa bagian barat, Bangka, Jambi Hulu, dan mungkin juga Jawa Barat (Tarumanegara), Semenanjung Malaya hingga ke Tanah Genting Kra. Luasnya wilayah laut yang dikuasai Kerajaan Sriwijaya menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang besar pada zamannya kerajaan sriwijaya merupakan kerajaan maritime yang pernah membawa harum nama bangsa Indonesia hingga jauh keluar wilayah Indonesia. Maupun jalur dan pusat perdagangan yang  sangat strategis.

Penguasaan terhadap jalur dan pusat pusat perdagangan oleh kerajaan sriwijaya merupakan hal yang penting ,karna denganmenguasai menguasai jalur dan pusat-pusat perdagangan itu,kerajaan sriwijaya dapat menambah pendapatan kerajaan .dalam hal ini ditemukan prasasti –prasasti yang mencatat masalah – masalah penyelesaian hukum sengketa antar warga. Hal yang menarik bahwa sebagian prasasti memuat ancaman ancaman atau kutukan kutukan yang ditujukan kepada keluarga raja itu sendiri,ada pendapat yang menganggap bahwa hal itu sangat mungkin terjadi, karna keluarga keluarga raja yang menjadi ancaman itu,kekuasaan nya berada diluar penguasaaan raja dari raja yang berkuasa.

Stuktur birokrasi yang ditetapkan oleh kerajaan sriwijaya bersipat langsung,karna raja memegang peranan penting dalam pengawasan tempat yang dianggap strategis. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, sudah dikenal konsep birokrasi serta pembagian tugas. Namun demikian raja masih dianggap yang paling berkuasa dan menentukan segala kekuasaan secara mutlak masih berada di tangan raja. Struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Masing-masing kerajaan daerah diberi otonomi penuh dan memiliki perangkat pemerintahan yang lengkap, namun terdapat kewajiban-kewajiban tertentu kepada pemerintah.

Raja-raja yang berhasil diketahui pernah memerintah Kerajaan Sriwijaya diantaranya sebagai berikut.

• Raja Dapunta Hyang

Berita mengenai raja ini diketahui melalui Prasasti Kedukan Bukit (683 M). Pada masa pemerintahannya, Raja Dapunta Hyang telah berhasil memeperluas wilayak kekuasaannya sampai ke wilayah Jambi, yaitu dengan menduduki daerah Minangatamwan.

Daerah ini memiliki arti yang sangat strategis dalam bidang perekonomian, karena daerah ini dekat dengan jalur perhubungan pelayaran perdagangan di Selat Malaka. Sejak awal pemerintahannya, Raja Dapunta Hyang telah mencita-citakan agar Kerajaan Sriwijaya menjadi Kerajaan Maritim.

• Raja Balaputra Dewa

Pada awalnya, Raja Balaputra Dewa adalah raja dari kerajaan Syailendra (di Jawa Tengah). Ketika terjadi perang saudara di Kerajaan Syailendra antara Balaputra Dewa dan Pramodhawardani (kakaknya) yang dibantu oleh Rakai Pikatan (Dinasti Sanjaya), Balaputra Dewa mengalami kekalahan. Akibat kekalahan itu, Raja Balaputra Dewa lari ke Sriwijaya. Di Kerajaan Sriwijaya berkuasa Raja Dharma Setru (kakek dari Raja Balaputra Dewa) yang tidak memiliki keturunan, sehingga kedatangan Raja Balaputra Dewa di Kerajaan Sriwijaya disambut baik. Kemudian, ia diangkat menjadi raja. Pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya berkembang semakin pesat. Raja Balaputra Dewa meningkatkan kegiatan pelayaran dan perdagangan rakyat Sriwijaya. Di samping itu, Raja Balaputra Dewa menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang berada di luar wilayah Indonesia, terutama dengan kerajaan-kerajaan yang berada di India, seperti Kerajaan Benggala (Nalanda) maupun Kerajaan Chola. Bahkan pada masa pemerintahannya, kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Budha di Asia Tenggara.

• Raja Sanggrama Wijayattunggawarman

Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Sriwijaya mendapat ancaman dari Kerajaan Chola. Di bawah pemerintahan Raja Rajendra Chola, Kerajaan Chola melakukan serangan dan berhasil merebut Kerajaan Sriwijaya. Raja Sriwijaya yang bernama Sanggrama Wijayattunggawarman berhasil ditawan. Namun pada masa pemerintahan Raja Kulotungga I di Kerajaan Cho, Raja Sanggrama Wijayattunggawarman dibebaskan kembali.

a.      Wilayah Kekuasaan Kerajaan Sriwijaya

Setelah berhasil menguasai Palembang, ibu kota Kerajaan Sriwijaya dipindahakan dari Muara Takus ke Palembang. Dari Palembang, Kerajaan Sriwijaya dengan mudah dapat menguasai daerah-daerah di sekitarnya seperti Bangka, Jambi Hulu dan mungkin juga Jawa Barat (Tarumanegara). Maka dalam abad ke-7 M, Kerajaan Sriwijaya telah berhasil menguasai kunci-kunci jalan perdagangan yang penting seperti Selat Sunda, Selat Bangka, Selat Malaka, dan Laut Jawa bagian barat. Pada abad ke-8 M, perluasan Kerajaan Sriwijaya ditujukan ke arah utara, yaitu menduduki Semenanjung Malaya dan Tanah Genting Kra. Pendudukan terhadap daerah Semenanjung Malaya bertujuan untuk menguasai daerah penghasil lada dan timah. Sedangkan pendudukan terhadap daerah Tanah Genting Kra bertujuan untuk menguasai lintas jalur perdagangan antara Cina dan India. Tanah Genting Kra sering dipergunakan oleh para pedagang untuk menyeberang dari perairan Lautan Hindia ke Laut Cina Selatan, untuk menghindari persinggahan di pusat Kerajaan Sriwijaya. Pada akhir abad ke-8 M, Kerajaan Sriwijaya telah berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara, baik yang melalui Selat Malaka, Selat Karimata, dan Tanah Genting Kra.

Dengan kekuasaan wilayah itu, Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan laut terbesar di seluruh Asia Tenggara.

b.   Sriwijaya sebagai Negara Maritim

Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Bukit Siguntang (dekat Palembang), menyebutkan bahwa seorang raja yang bijaksana berlayar ke luar negeri untuk mencari kekuatan gaib. Usahanya berhasil dengan baik. Usaha besar yang dimaksudkan itu adalah perjalanan ekspedisi Raja Sriwijaya yang berhasil dengan gemilang dalam menaklukan Bangka dan Melayu (di Jambi).Menurut Prasasti Kota Kapur (686 M) yang ditemukan di Pulau Bangka, penduduk pulau Bangka tunduk kepada Kerajaan Sriwijaya. Di samping itu, juga diberitakan bahwa Kerajaan Sriwijaya telah melakukan ekspedisi ke Pulau Jawa. Perluasan yang dilakukan Kerajaan Sriwijaya bertujuan untuk menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan Selat Sunda. Semakin ramainya aktifitas pelayaran perdagangan di Kerajaan Sriwijaya mengakibatkan Kerajaan Sriwijaya menjadi tempat pertemuan para pedagang atau pusat perdagangan di Asia Tenggara. Bahkan para pedagang dari Kerajaan Sriwijaya juga melakukan hubungan sampai di luar wilayah Indonesia, seperti ke Cina di sebelah utara, atau Laut Merah dan Teluk Persia di sebelah barat. Itulah sebabnya, Kerajaan Sriwijaya lebih dikenal sebagai kerajaan maritim.

2.                  KERAJAAN KUTAI

Kehidupan sosial di Kerajaan Kutai merupakan terjemahan dari prasasti-prasasti yang ditemukan oleh para ahli. Di antara terjemahan tersebut adalah sebagai berikut. Masyarakat di Kerajaan Kutai tertata, tertib dan teratur Masyarakat di Kerajaan Kutai memiliki kemampuan beradaptasi dengan budaya luar (India), mengikuti pola perubahan zaman dengan tetap memelihara dan melestarikan budayanya sendiri. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Kutai dapat diketahui dari dua hal berikut ini : Letak geografis Kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Kerajaan Kutai menjadi tempat yang menarik untuk disinggahi para pedagang. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan perdagangan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kutai, disamping pertanian. Keterangan tertulis pada prasasti yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan hartanya berupa minyak dan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Kehidupan budaya masyarakat Kutai sebagai berikut : Masyarakat Kutai adalah masyarakat yang menjaga akar tradisi budaya nenek moyangnya. Masyarakat yang sangat tanggap terhadap perubahan dan kemajuan kebudayaan. Menjunjung tingi semangat keagamaan dalam kehidupan kebudayaannya. Masuknya Pengaruh Budaya Masuknya pengaruh budaya India ke Nusantara, menyebabkan budaya Indonesia mengalami perubahan. Perubahan yang terpenting adalah timbulnya suatu sistem pemerintahan dengan raja sebagai kepalanya. Sebelum budaya India masuk, pemerintahan hanya dipimpin oleh seorang kepala suku.

3.                  KERAJAAN MAJAPAHIT

Kerajaan majapahit merupakan sebuah kerajaan kuno yang stuktur pemerintahan dan birokrasi kerajaannya dapat diketahui dengan lebih lengkap.pada masa pemerintahan raja Hayam wuruk ,kerajaan majapahit mencapai masa kejayaan.kerajaan ini mencerminkan adanya suatu kekuasaan yang bersifat teritorial dan besentralisasi dengan birokrsai yang terperinci.dalam menjalankan pemerintahannya,para penguasa daerah dibantu oleh pejabat-pejabat daerah dan stuktur birokrasi yang hamper sama dengan stuktur birokrasi yang ada di pusat kerajaan ,tapi dalam tugas yang jauh lebih kecil dan lebih sempit.dalam sejarah Indonesia kerajaan majapahit merupakan kerajaan yang besar dan disegani oleh banyak bangsa asing.Pada awal pemerintahannya terjadi pemberontakan pemberontakan yang dilakukan oleh teman teman seperjuangan raden wijaya,pemberontakan ini terjadi karena tidak puas akan jabatan-jabatan yang diberikan oleh raja.

Struktur pemerintahan kerajaan Majapahit mencerminkan adanya kekuasaan yang bersifat teritorial dan desentralisasi dengan birokrasi yang terperinci. Hal yang demikian ini terjadi karena adanya pengaruh kepercayaan yang bersifat kosmologi. Berdasarkan konsepsi ini maka seluruh kerajaan Majapahit dianggap sebagai replika dari jagat raya, dan raja Majapahit disamakan dengan dewa tertinggi yang bersemayam di puncak Mahameru.

Wilayah kerajaan Majapahit terdiri atas kerajaan-kerajaan bawahan yang disamakan dengan tempat tinggal para dewa Lokapala yang terletak di ke-empat penjuru mata-angin. Dalam prasasti Tuhanaru yang berangka tahun 1245 Saka (13 Desember 1323) kerajaan Majapahit dilambangkan sebagai sebuah prasada dengan raja Jayanegara sebagai Wisnwaatara dan Rakae Mapatih (Nambi) sebagai pranala, sedangkan seluruh mandala Jawa dianggap sebagai punpunan-nya, pulau Madura dan Tanjungpura dianggap sebagai angsa-nya. Demikian pula di dalam prasasti Jayapatra yang berasal dari jaman Hayam Wuruk , raja Hayam Wuruk diumpamakan sebagai sebuah patung Siwa dan Patih Gajah Mada diumpamakan sebagai sebuah pranala.

Raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarkhi kerajaan. Dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi. Para putra dan kerabat dekat raja diberi kedudukan tinggi dalam jabatan birokrasi. Para putra mahkota sebelum menjadi raja biasanya diberi kedudukan sebagai raja muda (yuwaraja ataukumararaja). Putra-putra raja dari parameswari biasanya memiliki sebuah daerah lenggahan (apanage).

Didalam prasasti Sukamrta yang dikeluarkan oleh Kertarajasa Jayawarddhana pada tahun 1218 Saka (29 Oktober 1296) disebutkan bahwa pada waktu itu Jayanegara telah dinobatkan menjadi kumararaja dan berkedudukan di Daha. Demikian pula di dalam prasasti Prapancasarapura yang berasal dari jaman pemerintahan Tribhuwanottunggadewi, disebutkan bahwa sebelum dinobatkan menjadi raja Majapahit, Hayam Wuruk telah diangkat menjadi kumararaja dan berkedudukan di Jiwana. Sedangkan pada waktu Hayam Wuruk menjadi raja, putrinya yang bernama Kusumawarddhani pernah pula dinobatkan menjadi rajakumari dan berkedudukan di Kabalan.

BAB III

PENUTUP

3.1.Kesimpulan

Sebagian besar wilayah Indonesia sebelum kedatangan bangsa asing pada abad 16 menganut sistem dan pengaturan masyarakat yang berbentuk sistem kerajaan

1. Raja adalah pucuk pimpinan
2. Pemegang kekuasaan absolut/ tunggal
3. Segala keputusan ada di raja, rakyat harus tunduk dan patuh

Birokrasi kerajaan pada masa dulu bercirikan sebagai berikut :

1)      Penguasa menganggap dan menggunakan administrasi publik sebagai urusan pribadi

2)      Administrasi adalah peluasan rumah tangga istananya

3)      Tugas pelayanan ditujukan kepada pribadi sang raja

4)      Gaji dari para pegawai kerajaan pada hakikatnya adalah anugerah yang juga dapat ditarik sewaktu –waktu sekehendak Sang raja.

5)      Para pejabat kerajaan dapat bertindak sekehendak hatinya terhadap rakyat, seperti hal nya yang dilakukan oleh raja.

Birokrat dala kerajaan (Jawa), di dalam pemerintahan pusat (keraton).

a.       Urusan pemerintahan diserahkan kepada 4 pejabat setingkat menteri (wedana lebet) yang dikoordinasikan kepada setingkat menteri koordinator (pepatih lebet). Pejabat – pejabat kerajaan tersebut membawahi masing – masing pegawai (abdi dalem) yakni orang yang mencurahkan pengabdianya kepada raja.

b.      Untuk urusan di luar keraton (Mancanegara), raja menunjuk Bupati. Bupati adalah raja – raja daerah sekitar yang telah ditaklukan oleh raja, dapat juga kerabat raja ataupun pemuka masyarakat daerah tersebut. Untuk menjaga dari pengkhianatan, biasanya Raja memberikan hukuman mati, bisa juga mengikat persaudaraan dengan pernikahan, serta nyantrik(diajak masuk ke lingkungan kraton selama beberapa hari). Dan secara konsisten menghadap selama 3 kali dalam setahun pada Grebeg Mulud, Grebeg Syawal, Grebeg Besar disertai membawa Upeti.

Beberapa Kementrian yang ada di Kerajaan/Kanayakan (Jawa), yang merupakan dewan menteri (Nayaka) dan diketuai oleh Perdana Menteri (Pepatih Dalem). Dalam tiap kementrian terdapat fungsi rangkap yakni Militer, sehingga dalam keadaan yang diperlukan semua kementrian dapat berperang membela Kerajaanya, adapun kementriannya sebagai berikut :

a.       Kementrian yang mengurusi yayasan dan pekerjaan umum (Kanayan Keparak Kiwo dan Kanayakan Keparak Tengen).

b.      Kementrian yang mengurusi penghasilan dan keuangan kraton/ Kemenkeu (Kanayakan Gedhong Kiwo dan Kanayakan Gedhong Tengen).

c.       Kementrian Dalam Negeri/ yang mengurusi masalah tanah dan pemerintahan (Praja) yakni (Kanayakan Siti Sewu dan Kanayakan Bumi Ijo)

d.      Kementrian Pertahanan ( Kanayakan Panumping dan kanayakan Numbakanyar)

DAFTAR PUSTAKA

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=176310&val=310&title=COR BUDAYA BIROKRASI PADA MASA KERAJAAN, KOLONIAL BELANDA HINGGA DIERA DESENTRALISASI DALAM PELAYANAN PUBLIK